Siantar, GM – Wamen HAM RI, Mugiyanto, turun langsung ke Kampung Baru Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Jumat (16/5/2025), menyerap aspirasi masyarakat dalam konflik agraria antara warga dan PTPN IV.
Dalam forum Public Hearing Penegakan HAM, masyarakat mengadukan praktik intimidasi yang mereka alami sejak 2022. Ketua Serikat Petani Sejahtera Indonesia (Sepasi), Tiomerly Sitinjak, menyebut rumah dilempari, tanaman dirusak, ternak dicuri, hingga teror hukum.
Baca Juga : Wamenham Dijadwalkan Hadir dalam Public Hearing Konflik Agraria di Kampung Baru Siantar
“Kami hidup di bawah tekanan. Kami berharap bapak Wamen bisa membantu menyudahi ketakutan kami, Kami hanya ingin hidup tenang di tanah kami sendiri,” kata Tiomerly kepada Wamen HAM.
Elwita Rumahorbo, siswi SMP, menangis menceritakan ketakutannya. Ia berharap orang tuanya bisa bertani tanpa gangguan dari pihak perkebunan. “Kami hanya ingin sekolah dan membanggakan orang tua kami. Tapi dalam situasi saat ini, orangtua kami tidak bisa mencari uang,” katanya.
Warga juga menyoroti kejanggalan sertifikat lahan milik PTPN IV yang disebut diterbitkan oleh BPN Simalungun, padahal lokasi berada di wilayah administrasi Pematangsiantar. “Ini cacat hukum,” tegas Tiomerly.
Warga menyatakan upaya okupasi lahan disertai praktik tali asih, di mana ratusan keluarga menerima kompensasi dengan syarat meninggalkan Gurilla dan rumah mereka dihancurkan. “Tali asih membuat warga terpecah, Kami yang bertahan tinggal sekitar 100 keluarga,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Herlina, menyatakan Pemko siap menjadi fasilitator dan akan menjalankan solusi dari pemerintah pusat. “Kami terbuka untuk diskusi dan mendukung penyelesaian konflik ini,” katanya.
Dukungan juga datang dari anggota DPRD Pematangsiantar, Alex Damanik, yang juga menjabat Ketua Partuha Maujana Simalungun (PMS). Ia berjanji mengawal perjuangan warga melalui jalur legislatif. “Saya dukung penyelesaian konflik ini, Saya akan fasilitasi pertemuan dan rapat dengar pendapat lintas pihak, agar ini selesai,” ujar Alex.
Wamen HAM mengapresiasi dukungan Forkopimda dan meminta Kapolres menjamin tidak ada lagi kekerasan. Ia menyatakan akan membawa seluruh masukan untuk pembahasan lanjutan di kementerian terkait.
Terpisah, Ketua Panitia, Gifson Surya GP Aruan, menyebut acara ini merupakan bagian dari konsolidasi masyarakat dan organisasi pendamping seperti Gerak Nusantara, Sepasi, KPA, LBH Pematangsiantar, dan LMND. “Kami ingin konflik ini segera selesai dan intimidasi dihentikan,” ujar Gifson saat dikonfirmasi, Jumat malam.
