Sampang, GrivMedia — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, mulai menjadi sorotan publik. Aktivis BNPM asal Desa Margantoko, Ikmal, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program desa yang dinilai belum transparan dan belum memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Menurut Ikmal, dana desa merupakan amanah rakyat yang wajib dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba bermain-main dengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan warga.
“Jangan sampai anggaran lenyap sementara pemerintah hanya diam. Masyarakat butuh keadilan dan kepastian hukum,” kata Ikmal, Senin (11/5).
Ia menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum turun melakukan pengawasan apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu.
Ikmal menegaskan, pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes tidak bisa dilakukan setengah hati. Ia mengaku akan terus mengawal persoalan tersebut bersama elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, LSM, hingga insan pers agar program desa benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bukan justru menimbulkan polemik baru di tengah warga.
Laporan: Mat
Editor: Redaksi
