Tangerang, GM – Gelombang suara protes membuncah di halaman Satpol PP Kota Tangerang hingga Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (13/8). Ratusan wartawan dan aktivis LSM menyerukan satu nada: Satpol PP harus menanggalkan sikap lamban dan membuka tirai transparansi, terutama di bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakumda).
Aksi bertajuk “Wartawan dan LSM Tangerang Raya Bersatu” ini diikuti organisasi seperti Akrindo, GWI, Geram, BP2A2N, PKN, Garuda, Pewarna, dan lainnya. Spanduk dan poster tuntutan berkibar, menuding lemahnya penindakan terhadap bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Koordinator aksi, Syamsul Bahri, mengibaratkan Satpol PP sebagai “pengawal gawang Perda” yang kini membiarkan bola liar bergulir. Ia mendesak pencopotan pejabat lamban, penindakan tegas pelanggar, dan pelayanan publik yang bebas permainan oknum.
Ketua LSM Geram, Slamet Widodo, menuding penegakan hukum terkesan tebang pilih. “Rakyat kecil ditindak, pelanggar berkepentingan dibiarkan,” ujarnya.
Long march massa berakhir di kantor Pemkot. Perwakilan diterima juru bicara wali kota, yang berjanji memperbaiki saluran komunikasi dan keterbukaan informasi. Bagi para demonstran, ini bukan sekadar aksi jalanan, melainkan pengingat bahwa tanpa transparansi, hukum hanya jadi papan nama di dinding kantor.
Brata, Kontributor
