Samarinda, GrivMedia – Dalam upaya memperkuat implementasi 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia mengikuti pengarahan penyelenggaraan pengadaan bahan makanan Tahun 2026 yang dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Senin (10/11).
Dalam kesempatan itu, Dirjen Pemasyarakatan Mashudi menekankan pentingnya menggandeng pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia bahan makanan bagi warga binaan. Langkah ini disebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong ekonomi daerah.
“Saya mengingatkan seluruh Kepala UPT agar menjalin kerja sama dengan pelaku UMKM di wilayahnya. Banyak pengusaha lokal yang membutuhkan dukungan, dan inilah saatnya UPT berperan aktif mendongkrak ekonomi daerah,” ujar Mashudi.
Pengarahan berlangsung secara virtual, namun di Rutan Kelas I Samarinda, kegiatan diikuti secara terpusat di aula utama bersama Kakanwil Ditjenpas Kalimantan Timur dan Utara, Kepala Bidang Perawatan Pengamanan dan Kepatuhan Internal, hingga Kepala UPT lainnya.
Deputi LKPP Bidang Transformasi Digital, Patria Susantosa, turut memaparkan langkah-langkah pengadaan yang lebih efisien, terutama terkait pemanfaatan fitur-fitur digital dalam proses pembelanjaan. Sementara itu, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan seluruh UPT untuk benar-benar memahami pedoman pengadaan agar tidak terjadi temuan administrasi.
Rutan Samarinda menyatakan kesiapan untuk mengikuti arahan tersebut dan memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha lokal.
Laporan: Tim GrivMedia
