Medan, GrivMedia — Jajaran pemasyarakatan di Sumatera Utara menegaskan langkah bersama menuju birokrasi yang bersih dan melayani. Komitmen itu diteguhkan melalui Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas dalam rangka Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, Kamis (30/1).
Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara tersebut diikuti seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sumatera Utara, sebagai penegasan tekad kolektif membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, bersama pejabat struktural dan para kepala UPT secara langsung menandatangani pakta integritas. Momentum ini menjadi simbol penolakan tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemasyarakatan.
“Zona Integritas bukan sekadar seremoni. Ia harus hidup dalam keseharian kerja, tercermin dalam integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima di setiap satuan kerja,” ujar Yudi Suseno.
Pencanangan ini sekaligus menjadi penanda bahwa pemasyarakatan di Sumatera Utara tidak hanya menata sistem, tetapi juga membangun budaya kerja berintegritas sebagai fondasi menuju kepercayaan publik.
Laporan: Tim GrivMedia | Editor: Redaksi
