Medan, GrivMedia — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengambil peran aktif dalam percepatan pemulihan pascabencana. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran dalam Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) wilayah Sumatera, yang digelar Kementerian PPN/Bappenas RI di Medan, 5–6 Februari 2026.
Forum ini menjadi ruang penyelarasan data dan kebijakan, mulai dari total kerusakan, kerugian, hingga kebutuhan anggaran dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), khususnya pascabencana banjir dan longsor November 2025 di Humbang Hasundutan.
Delegasi Pemkab Humbahas dipimpin Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, bersama jajaran OPD terkait. Mereka membawa data lintas sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga kelembagaan, sebagai dasar perencanaan pemulihan.
Kegiatan yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Pj Sekda Sulaiman Harahap itu juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan BNPB. Diskusi berlangsung dalam dua skema, pleno dan desk tematik, guna memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah.
Sekda Chiristison menegaskan komitmen daerah dalam menyusun dokumen yang akurat dan komprehensif. “Kami berupaya memastikan seluruh kebutuhan pemulihan tersusun lengkap agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemkab Humbahas berharap percepatan pemulihan wilayah terdampak dapat segera terealisasi, sekaligus mengembalikan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Laporan: Tim GrivMedia | Editor: Redaksi
