Samarinda, GM – Upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang transparan dan berdaya saing terus dilakukan pemerintah. Senin (2/6), Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kelas I Samarinda dalam rangka penguatan tata kelola pemasyarakatan.
Rombongan yang dipimpin Staf Ahli Bidang SDM dan Transformasi Digital, Supartono, dan Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi, ini diterima langsung oleh jajaran Kantor Wilayah Ditjenpas Kaltim, pimpinan UPT se-Kaltimtara, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
Dalam sambutannya, Jumadi menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan melakukan identifikasi lapangan terhadap berbagai persoalan yang kerap dihadapi jajaran pemasyarakatan, mulai dari krisis komunikasi, manajemen risiko, hingga kendala teknis. “Kami ingin memperkuat koordinasi dan menyusun rekomendasi konkret bagi pimpinan pusat, demi perbaikan sistem yang lebih menyeluruh,” ujar Jumadi.
Sementara itu, Kepala Rutan Samarinda, Heru Yuswanto, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja di bidang pembinaan dan pengamanan. “Kami akan pastikan seluruh layanan tetap berjalan sesuai regulasi, dan terus berinovasi dalam tata kelola pemasyarakatan,” katanya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi nasional reformasi birokrasi, khususnya dalam membangun sinergi antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang akuntabel dan berintegritas.
