Medan, GrivMedia – Nama Sumikan, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan dugaan penipuan dan penggelapan uang. Melalui kuasa hukumnya, Sumikan membantah tuduhan tersebut dan meminta pemberitaan yang beredar diluruskan berdasarkan fakta.
Bantahan itu disampaikan Imam Rusyadi Pangat, SH, dari Law Office FBI, Kamis (19/11). Ia menyatakan, persoalan yang dipersoalkan merupakan urusan pribadi dan telah diselesaikan sejak 2023. Sumikan juga menegaskan tidak ada kaitannya dengan pengelolaan anggaran negara maupun tugas kedinasannya di DLHK Sumut.
“Saya tidak pernah mencampuri anggaran negara. Kalau memang ada yang mau memeriksa, saya siap. Persoalan itu sudah clear sejak 2023,” ujar Sumikan.
Di balik bantahan tersebut, Sumikan turut mengungkap persoalan lain yang menyangkut status jabatannya. Ia mengaku telah menerima undangan pelantikan melalui WhatsApp pada 4 Oktober 2026, sebelum resmi dilantik sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada 5 Oktober 2026.
Namun, empat hari berselang, pelaksanaan serah terima jabatan justru diwarnai persoalan. Sumikan mengaku diminta meninggalkan lokasi oleh Kepala DLHK Sumut, meskipun telah menerima surat keputusan pengangkatan.
Menurut Sumikan, setelah kejadian itu, tugas-tugas jabatan Kasubbag Umum dialihkan kepada sekretaris dinas, sementara pejabat lama menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh).
Ia mengaku belum memperoleh penjelasan memadai mengenai alasan dirinya tidak dapat menjalankan jabatan tersebut. Situasi itu, menurut dia, turut berdampak pada kejelasan hak kepegawaiannya, termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Persoalan kemudian berkembang setelah adanya laporan Kepala DLHK Sumut tertanggal 27 Oktober 2026. Sumikan mengaku tidak mengetahui secara pasti substansi maupun nomor surat laporan tersebut.
Ia menduga polemik tuduhan yang menyeret namanya berkaitan dengan persoalan internal dan dinamika pelantikannya.
Sumikan menegaskan pengangkatannya bukan atas permintaan pribadi, melainkan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara. Karena itu, ia meminta persoalan jabatan dan tuduhan yang dialamatkan kepadanya diselesaikan melalui mekanisme resmi.
“Saya hanya meminta agar persoalan ini diluruskan. Jangan sampai pemberitaan yang tidak benar terus merusak nama baik saya dan keluarga,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak DLHK Sumatera Utara guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi atas persoalan tersebut.
Laporan: Tim GrivMedia
Editor: Redaksi













Leave a Reply