Siantar, GM– Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (DPP KOMPI B), Henderson Silalahi, mendesak pemerintah untuk segera menertibkan penggunaan air sumur bor di wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun sebagai sumber konsumsi masyarakat dan industri air kemasan. Ia menyebutkan bahwa air sumur bor tidak melalui proses sterilisasi dan pengawasan ketat, sehingga berisiko membahayakan kesehatan publik.
“Air dari sumur bor tidak dijamin steril. Kami mendorong agar masyarakat beralih ke air PDAM yang telah melalui uji klinis, memenuhi standar kesehatan, dan dinyatakan layak dikonsumsi, sesuai Permenkes,” ujar Henderson dalam pernyataannya, pada Rabu, (16/4/25).
Peringatan ini mengemuka setelah ditemukannya indikasi sejumlah pelaku usaha home industri air kemasan yang diduga menggunakan air sumur bor sebagai bahan baku produksi. Henderson menilai, praktik semacam ini sangat berbahaya dan perlu segera diawasi ketat oleh instansi terkait.
Data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara turut memperkuat keprihatinan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar air sumur bor di wilayah perkotaan memiliki kadar logam berat dan bakteri Escherichia coli yang melebihi ambang batas aman konsumsi. yang dapat menjadi sumber penyakit seperti diare, tifus, hingga infeksi pencernaan kronis.
DPP KOMPI B juga mendesak peran aktif pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan BPOM untuk melakukan inspeksi mendalam dan uji ulang terhadap produk air kemasan, khususnya dari industri rumahan. Selain itu, perluasan jaringan distribusi PDAM juga dianggap sebagai langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan warga terhadap air sumur bor. “Jangan sampai masyarakat menjadi korban lemahnya pengawasan,” tegasnya.
DPP KOMPI B juga menyatakan untuk siap bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk melakukan edukasi tentang bahaya penggunaan air yang tidak steril.
Sejumlah warga yang ditemui menyatakan dukungannya atas langkah DPP KOMPI B. Mereka mengakui bahwa air PDAM lebih bersih dan aman, namun distribusinya yang belum merata menjadi kendala utama.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga memastikan akses air bersih yang layak menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata salah satu warga.
Henderson menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa keselamatan publik tidak boleh dikompromikan atas nama efisiensi atau keuntungan ekonomi semata. “Keselamatan rakyat harus jadi prioritas utama. Pemerintah harus hadir secara konkret,” tandasnya.
