Siantar, GrivMedia – Akses terhadap keadilan tak boleh terhenti di balik tembok penjara. Prinsip itulah yang melandasi kerja sama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Kota Pematangsiantar dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pematangsiantar melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Sabtu (21/11).
Kesepakatan tersebut membuka ruang bagi warga binaan untuk memperoleh edukasi hukum secara berkala sekaligus akses pendampingan dan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan.
Penandatanganan MoU dihadiri Ketua IKADIN DPC Kota Pematangsiantar Roy Yantho Simangunsong, S.H., Jalu Yuswa Panjang, A.Md.IP., S.H., M.Si., dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), serta Kepala Lapas Kelas IIA Pematangsiantar Sangapta Surbakti, S.Pd., M.H.
Melalui kesepakatan itu, IKADIN berkomitmen menggelar penyuluhan hukum satu kali setiap bulan di lingkungan lapas. Organisasi advokat tersebut juga akan memberikan dukungan pendampingan dan bantuan hukum kepada warga binaan yang membutuhkan, terutama dalam proses hukum di tingkat banding.
Ketua IKADIN DPC Kota Pematangsiantar, Roy Yantho Simangunsong, menyebut kolaborasi ini sebagai wujud tanggung jawab advokat dalam memperluas akses keadilan. Menurutnya, warga binaan tetap memiliki hak untuk memahami dan memperoleh perlindungan hukum.
Kerja sama ini sekaligus menegaskan bahwa pemasyarakatan bukan sekadar menjalani masa pidana. Di dalamnya terdapat proses pembinaan, pemulihan, dan persiapan kembali ke tengah masyarakat.
Laporan: Tim GrivMedia
Editor: Redaksi













Leave a Reply