Oleh: Ricki Hamdani, A.Md.Kom.
Pemimpin Redaksi GrivMedia
Grivmedia – Setiap pagi, sebelum ayam sempat berkokok dua kali, layar ponsel saya sudah menyala. Bukan karena notifikasi breaking news atau pesan keluarga, melainkan sebuah kutipan ayat Alkitab dari seseorang yang seharusnya lebih sibuk mengurus kota daripada mengurusi keselamatan jiwa warga via WhatsApp. Ya, ini tentang walikota saya, yang tampaknya telah mendaulat dirinya sebagai gembala digital umat dari salah satu agama.
Pesannya panjang, disertai doa yang hangat dan emotikon tangan berdoa. Untuk sebagian orang, mungkin itu menyentuh. Tapi bagi saya yang beragama Islam, ada perasaan yang tak bisa diabaikan. Saya sudah pernah membalas secara sopan, menjelaskan keyakinan saya, dan memohon agar pesan seperti itu tak lagi dikirimkan. Tapi, seperti spanduk kampanye yang tak kunjung diturunkan, pesan itu tetap datang. Setiap pagi.
Beberapa teman yang juga beragama Islam mengaku menerima perlakuan serupa. Ada yang memilih diam, ada yang membalas dengan emoji datar, dan ada pula yang menghapus pesan tanpa dibaca. Tapi saya memilih menuliskannya di sini, bukan karena ingin membalas, tapi karena kita sedang menghadapi persoalan yang lebih besar: batas antara keimanan pribadi dan etika jabatan publik.
Di negeri yang menjunjung tinggi pluralisme, pemimpin seharusnya menjadi pelindung keberagaman, bukan penyiar kebenaran tunggal lewat pesan daring. Ketika seorang walikota dengan wewenang, jabatan, dan segala akses kekuasaan mulai menggunakan jalur pribadi untuk menyebarkan keyakinan, maka yang lahir bukanlah keteduhan spiritual, tapi tekanan halus yang tak semua orang mampu lawan.
Tentu, saya tak ragu pada niat baik beliau. Mungkin ia merasa sedang menunaikan misi moral. Tapi, seperti pengamen yang memaksa membuka jendela mobil, niat baik pun bisa berubah jadi gangguan ketika tak tahu tempat dan waktu. Lebih celaka lagi jika kebaikan itu ditanamkan lewat broadcast massal yang tak peduli apakah penerimanya percaya, ragu, atau bahkan tak membaca kitab itu sama sekali.
Dalam konteks publik, keyakinan adalah urusan pribadi. Dan jabatan adalah amanah yang harus dijalankan tanpa membawa simbol-simbol eksklusif yang bisa membuat sebagian warga merasa ‘tidak termasuk’. Jika seorang walikota ingin membagikan semangat pagi, mengapa tidak kirim kutipan motivasi netral? Atau mungkin, cukup dengan memastikan jalanan kota tidak berlubang. karena kadang, warga lebih butuh aspal yang rata daripada ayat yang diketik dini hari.
Akhir kata, saya ingin berpesan kepada beliau, jika membaca tulisan ini: Terima kasih atas ayat-ayat yang Anda kirimkan. Tapi mohon maaf, iman kami punya jalur sendiri untuk berbicara dengan Tuhan. Kami lebih butuh pemimpin yang menyapa lewat kerja nyata, bukan khotbah virtual. Dan untuk pagi esok, izinkan kami menyambut hari dengan tenang… tanpa notifikasi dari surga yang tak kami daftarkan.
Catatan: Tulisan ini bukan untuk mempersoalkan agama seseorang, melainkan untuk mengingatkan bahwa jabatan publik sebaiknya dijalankan dengan etika pluralisme yang dewasa. Pemimpin adalah milik semua warga, bukan hanya milik golongan yang satu iman.
