“Kadang aku mikir, Cok,” kata Mardongan sambil mengaduk kopi yang sudah dingin, “kita ini warga negara atau tidak.”
Ucok yang duduk di depannya mendongak.
“Kenapa pula kau pagi-pagi sudah panas, Don? Kopi pun belum habis.”
Mardongan mendengus pelan.
“Palak kali aku sama ketua lingkungan dan orang desa itu. Macam tak ada mata, tak ada kupingnya.”
Ucok tersenyum tipis. “Cerita lah. Biar kopi ini ada rasanya.”
Mardongan menarik kursi sedikit ke depan, suaranya diturunkan, tapi nadanya naik.
“Bayangkan, Cok. Orang yang rumahnya permanen, punya sendiri, usahanya pun jalan, rutin dapat bantuan.
Yang ngontrak rumah, hidup pas-pasan, malah tak pernah disentuh.
Tak pernah didata, tak pernah ditanya, pintu rumah pun tak pernah diketuk.”
Ucok mengangguk pelan.
“Ketua lingkungan kan harusnya tau betul kondisi warganya.”
Mardongan tertawa pendek, getir.
“Tau? Aku ini tinggal bertahun-tahun di situ.
Ketua lingkungan tau namaku, tau rumahku,
tapi tak pernah tau hidupku.
Namaku entah di mana di data.
Kadang ada, kadang hilang.
Macam orang tak tercatat di negaranya sendiri.”
Kopi diseruput. Sunyi sejenak.
“Tapi kau pernah dapat bantuan kan, Don?” tanya Ucok hati-hati.
Mardongan mengangguk pelan.
“Pernah. Tapi dengar baik-baik.”
Ia mencondongkan badan.
“Semua bantuan yang pernah aku dapat, Cok,
bukan karena aku terdata.
Bukan karena ada petugas datang.
Tapi karena aku merepet ke kepala desa.”
Ucok terdiam.
“Bantuan beras dua kali. Bantuan duit masa virus Corona, sekali.
Bantuan beras dan minyak satu kali juga
Semua itu ku dapatkan setelah aku bolak-balik nanya dan sedikit ribut, baru masuk lah telepon.
Kemudian disuruh datang ngambil.”
Ia tertawa kecil, pahit.
“Macam hadiah karena cerewet.
Bukan karena miskin.”
Ucok menghela napas panjang.
Mardongan melanjutkan, suaranya makin datar.
“Lucunya, tak satu pun bantuan itu datang karena aku terdaftar resmi.
Tak pernah ada pemberitahuan sebelumnya.
Tak pernah ada survei yang berujung hasil.
Kalau aku diam, mungkin sampai hari ini aku tak pernah ada di peta.”
Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan,
“Pernah juga datang orang katanya survei Program Keluarga Berharap.
Rumahku ditengok-tengok.
Aku difoto.
Ditanyai ini itu.
Kukira kali ini betul.”
Ia tersenyum miring.
“Tapi habis itu?
Hilang kabar bersama angin.
Tak ada lanjutan.
Tak ada kejelasan.
Aku kembali jadi bayangan.”
Ucok menggeleng pelan.
Mardongan tertawa, kali ini lebih sarkas.
“Kadang aku mikir, Cok.
Jangan-jangan aku ini warga negara lain.
Atau kalau aku masih dianggap warga negara sini,
berarti di mata mereka aku orang kaya raya kurasa ya?
Hahahah…”
Tawa itu pecah, tapi getir.
“Aku tanya ke mereka,” lanjut Mardongan,
‘Kenapa kami tak pernah disurvei betul-betul?’
‘Kenapa rumah kontrak tak pernah masuk data?’
Jawabannya selalu sama.
Data dari atas.
Ikuti sistem.
Nanti kami sampaikan.”
Ia menggeleng.
“Yang disampaikan cuma muakku, Cok.”
Ucok mengangguk pelan.
“Berarti memang tak ada yang benar-benar turun ke lapangan.”
Mardongan mengangguk tegas.
“Kalau pun datang, cuma sebentar.
Lihat-lihat.
Foto-foto.
Lalu pergi.
Tak pernah duduk.
Tak pernah mendengar.
Data dibuat dari kursi empuk,
bukan dari lantai rumah kontrakan.”
Suasana warung terasa berat.
“Ironisnya,” Mardongan melanjutkan, “yang hidupnya cukup justru rajin dipanggil. Yang susah, disuruh sabar.”
Ucok tersenyum getir.
“Sabar jadi syarat utama bantuan sekarang.”
Mardongan mengangguk pelan.
“Aku bukan minta dikasihani.
Aku cuma mau adil.
Kalau bantuan itu hak warga,
maka ia jangan diberikan karena ribut,
tapi karena pantas.”
Ia menatap kopi yang tinggal ampas.
“Kalau perangkat lingkungan dan desa tak mau turun melihat langsung,
jangan heran kalau bantuan selalu salah alamat.
Negara ini bukan cuma data.
Ia adalah manusia yang hidupnya nyata.”
Ucok menimpali lirih,
“Kadang yang paling menyakitkan bukan lapar, tapi tak dianggap ada.”
Mardongan tersenyum tipis.
Refleksi Kopi
Bantuan sosial seharusnya lahir dari pendataan yang adil. Ketika warga harus marah lebih dulu agar diakui, maka sistem telah gagal menjalankan fungsinya. Survei tanpa tindak lanjut hanya menciptakan ilusi kehadiran negara. Kesejahteraan tidak boleh bergantung pada keberanian warga untuk ribut, melainkan pada kesungguhan pemerintah mengetuk setiap pintu.
Keterangan Redaksi
Rubrik Cakap-Cakap Mardongan merupakan dialog reflektif yang merekam percakapan imajiner di warung kopi Sumatera Utara. Tokoh dan percakapan merupakan fiksi sosial yang merefleksikan fenomena publik.
