Pekanbaru, GM – Dalam rangka menindaklanjuti tiga belas program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin satu, yaitu memberantas peredaran narkoba dan penipuan dengan berbagai modus, Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai bersinergi dengan TNI dan Polri menggelar razia secara rutin pada ruang hunian warga binaan. Selasa, (03/12/24).
Sebelumnya, dalam arahan apel, Ka. Lapas Narkotika Rumbai, Henri Alfa Edison Damanik menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap 13 program Akselerasi Menimipas kepada seluruh jajaran terkait.
Dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan, Baran dan Keamanan, Subakdo Wulandoro, dan didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Rumbai, Nanda Adesaputra.
Serta beberapa pejabat lainnya termasuk Yocky Prima Nugraha, Roby Christian Hutasoit, dan Aidiel Candra, bersama dengan Staf Kamtib, Regu Pengamanan Charlie, serta Personel TNI dari Koramil 08/Rumbai Barat dan Polresta Pekanbaru.
Dalam razia tersebut, petugas Lapas Narkotika Rumbai, TNI, dan Polri dibagi menjadi dua tim, dengan sigap dan teliti memeriksa setiap sudut ruang hunian. hasilnya, petugas berhasil menyita barang-barang yang dilarang, termasuk handphone, kabel ilegal, charger, sendok, gunting, dan barang lain yang berpotensi mengganggu keamanan.
Setelah itu, barang-barang yang disita kemudian dimusnahkan, diikuti dengan pelaksanaan tes urine, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba.
“Lapas Narkotika Rumbai berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kondusif, dan membangun pembinaan yang maksimal. hal ini merupakan upaya dalam menjalankan arahan Menimipas, serta menjadi langkah penting untuk mewujudkan diri sebagai lembaga yang bersih dari penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan pungutan liar,” ungkap Ka. Lapas.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir menekankan pentingnya melaksanakan razia secara rutin. Ia juga menyatakan perlunya melakukan tes urine, serta melibatkan seluruh petugas dan aparat penegak hukum (APH) dalam proses tersebut.
