Yogyakarta, GrivMedia — Gelombang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terungkap di lingkungan pendidikan dan pondok pesantren memantik keprihatinan mendalam dari PP ‘Aisyiyah. Organisasi perempuan Muhammadiyah itu menilai, ruang yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak justru berubah menjadi lokasi lahirnya trauma dan ketakutan.
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP ‘Aisyiyah, Henni Wijayanti, menegaskan banyak kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekat atau pihak yang memiliki relasi kuasa terhadap anak. Situasi itu membuat korban kerap bungkam karena takut, tertekan, hingga tidak mampu melawan.
“Ketika kekerasan terjadi di lingkungan terdekat, termasuk lembaga pendidikan, maka kita sedang menghadapi persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh dan tegas,” kata Henni, Selasa (12/5).
Menurutnya, lembaga pendidikan wajib memiliki sistem perlindungan anak yang kuat, mulai dari SOP pencegahan kekerasan seksual, panduan perilaku tenaga pendidik, hingga mekanisme penanganan korban yang cepat dan berpihak kepada anak.
PP ‘Aisyiyah juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkan secara tegas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak korban, kata mereka, harus mendapat pendampingan psikososial, bantuan hukum, perlindungan identitas, serta jaminan keberlanjutan pendidikan.
Sementara itu, Siti Kasiyati dari Posbakum ‘Aisyiyah Jawa Tengah menyebut pemulihan korban tidak cukup hanya melalui proses hukum. Anak korban membutuhkan rasa aman, dukungan psikologis, dan lingkungan yang tidak mengintimidasi keluarga korban.
“Jangan sampai ada pihak yang mengancam korban maupun keluarga sehingga laporan dicabut,” tegasnya.
Melalui layanan bantuan hukum dan edukasi perlindungan anak, PP ‘Aisyiyah berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan seksual terus meningkat, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang benar-benar aman bagi anak.
Laporan: Tim GrivMedia
Editor: Redaksi
