Jakarta, GM – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mendapat apresiasi atas capaian reformasi birokrasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin, (4/8/24).
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan terima kasih atas kinerja jajarannya. Sebanyak 163 satuan kerja Pemasyarakatan telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sementara delapan lainnya menyandang status Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“PRIMA bukan sekadar slogan, tapi panggilan aksi nyata,” ujar Agus dalam sambutannya, merujuk pada nilai inti Kemenimipas: Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.
Rakor bertema Transformasi Dukungan Manajemen dalam Mewujudkan Kemenimipas PRIMA ini juga menjadi ajang peluncuran identitas kelembagaan baru, termasuk peresmian pakaian dinas, mars Kemenimipas, dan deklarasi nilai-nilai PRIMA.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya transformasi sistem manajemen. “Transformasi adalah proses berkelanjutan. Kita butuh sistem yang efisien dan mendukung percepatan program unggulan seperti digitalisasi layanan publik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyebut Pemasyarakatan menjadi sektor prioritas penguatan kelembagaan lima tahun ke depan, dengan fokus pada pembangunan lapas modern dan penerapan konsep smart prison.
Sekjen Kemenimipas, Asep Kurnia, menambahkan bahwa nilai-nilai PRIMA harus menjadi pedoman dalam perencanaan hingga pelaksanaan program. Rakor ini menjadi forum penyelarasan prioritas manajerial menuju lembaga yang bersih dan akuntabel.
Tim GrivMedia
