Humbahas, GrivMedia – Upaya memperkuat tata kelola desa terus didorong Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Bupati Oloan Paniaran Nababan menghadiri kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa se-Kecamatan Pollung dan Kecamatan Baktiraja, Rabu (11/2), di Aula Kecamatan Pollung.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional yang menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah hingga tingkat desa.
Dalam arahannya, bupati menekankan peran strategis kepala desa sebagai garda terdepan pemerintahan. Ia meminta para kepala desa tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga memahami kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh.
“Seorang kepala desa harus mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya, memahami masyarakatnya dari keluarga ke keluarga. Dengan begitu, potensi konflik dan pelanggaran hukum bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.
Ia menyinggung berbagai persoalan sosial yang kerap muncul di tengah masyarakat, mulai dari konflik antarwarga hingga tindakan kriminal yang dipicu hal sepele. Menurutnya, perhatian dan kedekatan pemerintah desa dapat menjadi kunci pencegahan.
Selain itu, bupati menegaskan pentingnya tertib administrasi dan penguatan koordinasi antara desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Hal ini dinilai krusial untuk menghindari praktik maladministrasi serta risiko hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Plt. Inspektur De Zon, yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menambahkan bahwa pengawasan oleh camat harus diperkuat melalui sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, camat, dan kepala desa. Pemerintah berharap, melalui pembinaan berkelanjutan, tata kelola desa semakin transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah hingga nasional.
Laporan: Tim GrivMedia | Editor: Redaksi
