Tangerang, GrivMedia — Di sebuah sudut Perumahan Taman Raya Rajeg, Desa Mekar Sari, deru pembangunan yang semestinya menghadirkan harapan justru menguarkan tanya. Irigasi U-ditch yang dibangun dengan dana APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 itu kini menjadi sorotan setelah LSM Geram Banten Indonesia DPC Kabupaten Tangerang menemukan dugaan pelanggaran serius dalam pelaksanaannya.
Proyek yang dikerjakan CV Suhael Jaya Mandiri senilai Rp200 juta ini didapati tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Di lokasi, hamparan pasir sebagai dasar pemasangan U-ditch tak terlihat. Para pekerja juga tampak bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD), sebuah kelalaian fatal dalam proyek konstruksi.
Lebih jauh lagi, papan informasi proyek tidak dipasang, sehingga publik kehilangan akses terhadap transparansi sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008.
“Pekerjaan ini tampak dikerjakan asal-asalan. Seolah tidak ada keseriusan. Kualitas dan keselamatan masyarakat seperti bukan prioritas,” tegas Barnas dari LSM Geram Banten Indonesia, Kamis (11/12).
Menurut Barnas, temuan tersebut tidak hanya mencoreng profesionalitas kontraktor, tetapi juga menimbulkan potensi bahaya. Infrastruktur irigasi yang dibangun tanpa standar dapat memicu kerusakan, banjir lokal, hingga membahayakan warga yang melintas.
LSM itu juga meminta Camat Rajeg, Dinas Inspektorat, dan BPK RI untuk turun melakukan audit lapangan. “Kami mendorong evaluasi menyeluruh agar anggaran negara tidak dikerjakan semaunya,” ujarnya.
Pihak Kecamatan Rajeg telah dihubungi redaksi, namun hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.
Di tengah proyek yang terus berjalan, masyarakat kini hanya ingin satu hal: transparansi dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab dana publik, sekecil apa pun, selalu punya nyawa di dalamnya—nyawa kepercayaan warga pada pemerintah.
Laporan: Brata GrivMedia
