Batam, GrivMedia — Di aula Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam, Kamis (6/11), deret kursi berisi para penegak hukum, pengawas pelayanan publik, dan para mitra masyarakat terlihat menyatu dalam satu ruang dialog. Fokus mereka sama: merumuskan pelayanan publik yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih terukur.
Rutan Batam menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kejaksaan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Batam, Polresta Barelang, hingga Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau. Hadir pula Ketua Zona Integritas UPT Pemasyarakatan se-Kota Batam, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kantor Kementerian Agama Kota Batam, dan sejumlah yayasan yang selama ini bersentuhan langsung dalam pembinaan warga binaan.
Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh dinamika. Para peserta saling berbagi perspektif mengenai pola pelayanan, kendala koordinasi antarinstansi, hingga pentingnya standar layanan yang lebih jelas dan konsisten. Sekat birokrasi seolah runtuh sejenak, digantikan ruang dialog yang tumbuh jujur.
Kepala Rutan Kelas IIA Batam menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus membuka jalan bagi inovasi pelayanan.
“FGD ini kami harapkan melahirkan ide-ide baru dan memperkuat jejaring kerja sama, agar pelayanan publik di Rutan Batam semakin optimal,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab, perumusan standar pelayanan bersama, serta pemberian piagam penghargaan kepada para narasumber. Kamera kemudian menangkap momen kebersamaan itu sebagai penutup hari, namun bagi para peserta, diskusi hari itu menjadi awal dari upaya pelayanan publik yang lebih solid.
Laporan: Tim GrivMedia
